Bogor – Anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar membeberkan arah baru pembangunan Kabupaten Bogor di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Ade Yasin – Iwan Setiawan. Menurutnya, pembangunan Bumi Tegar Beriman saat ini menempatkan desa sebagai prioritas lewat program Satu Miliar Satu Desa (Samisade).
Hal tersebut disampaikan lelaki yang karib disapa Gus Udin ini saat merespon pertanyaan peserta webinar ‘Penguatan Ekosistem Wakaf Menuju Misi Daerah yang berkeadaban’ yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, belum lama ini. Salah satu peserta menanyakan soal kejelasan pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur yang hingga saat ini belum juga terwujud.
Kandidat Doktor Ilmu Politik UIN Jakarta ini menjelaskan, pada dasarnya, wilayah Kabupaten Bogor sudah layak untuk dimekarkan. Sebab, wilayahnya sangat luas yang terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan. Belum lagi, jumlah penduduknya juga menjadi yang terbesar se-Indonesia untuk tingkat kota/kabupaten dengan jumlah mencapai 5,6 juta jiwa.
“Dengan kondisi seperti itu hanya dipimpin oelh satu orang bupati itu luar biasa. Coba Anda jalan-jalan ke Gorontalo misalnya, penduduknya satu koma sekian juta dipimpin oleh gubernur. Anda jalan-jalan ke Sumatera Barat, dengan penduduk 5,2 juta jiwa itu dipimpin 13 kepala daearh. Anda jalan-jalan ke luar negeri, ke Venezuela dan Singapura misalnya, penduduknya masih lebih besar Kabupaten Bogor dan luas wilayahnya juga begitu besar,” ujar Gus Udin.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga tak main-main dengan usulan pemekaran Bogor Barat dan Timur. Hal itu terbukti lewat usulan yang sudah diparipurnakan di tingkat DPRD Kabupaten Bogor hingga ketuk palu di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Political will Pemkab Bogor sudah jelas, sampai ke provinsi disahkan juga (usulan pemerakan wilayah). Dua-duanya sudah ketuk palu. Pertanyaannya dimana masalahnya?,” katanya.
Gus Udin melanjutkan, yang menjadi sebab tak kunjung terealisasinya pemekaran Bogor Barat dan Timur lantaran pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium daerah otonomi baru (DOB). Selama moratorium tersebut belum dicabut Presiden, maka tidak ada pemekaran wilayah.
“Masalahnya jadi bukan di Bogor, karena di kita sudah clear usulan tersebut bahkan hingga ke Jabar. Tinggal menunggu moratorium. Jadi moratorium masih berlaku sampai saat ini,” terang Gus Udin.
Menurutnya, semangat Pemkab Bogor dalam pemekaran wilayah tak lain untuk memaksimalkan pelayanan dan percepatan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah dipercaya mampu menjadi solusi untuk mengatasi kesenggangan wilayah di pusat kota dan di pelosok-pelosok.
“Jadi wacana pemekaran ini bukan semata kepentingan Pemkab Bogor, tapi menyangkut seluruh masyarakat supaya kesengganan bisa teratasi. Misalnya, 14 wilayah di Bogor Barat yang masuk dalam pemekaran itu masih banyak yang indeks pembangunan manusia (IPM)-nya rendah, belum lagi tingkat perekoniomiannya. Kita sepakat esensi pemekaran wilayah adalah meratanya pembangunan dan kesejahteraan. Jadi bagaimana percepatan pembangunan dan kesejahteraan itu bisa terwujud,” terang Gus udin.
Meski pemekaran masih jauh panggang dari api, Pemkab Bogor tak tinggal diam. Berbagai program dan kebijakan diambil agar pembangunan bisa merata dan masalah kesenjangan teratasi.
Salah satu program andalan Pemkab Bogor mengatasi persoalan tersebut adalah dengan mengelurkan program Samisade. Program ini memungkinkan tiap desa menerima anggaran hingga Rp1 miliar per tahun dari APBD Kabupaten Bogor untuk membangun infrastruktur desa.
“Jadi kita nggak hanya nunggu mekar, semua tetap dibangun, Bogor Barat, Bogor Timur dan yang lainnya dibangun. Sekarang di desa-desa diberikan Samisade untuk percepatan pembanguan. Saya kira ini yang sedang dilakukan Pemkab Bogor, arah baru pembangunan Kabupaten Bogor yang dimulai dari desa. Kotanya juga ditata,” tandasnya. (fin)
