Bogor – Usai dituding jadi penyebab banjir di Kota Depok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengajak Pemerintah Kota Depok bersama-sama mengatasi permasalahan banjir dari wilayah hulu, yakni di kawasan Puncak, Cisarua, Bogor.
“Mari sama-sama mengatasi banjir dengan memastikan perbaikan lingkungan di wilayah hulu. Seperti rencana Kementerian ATR/BPN memindahkan pemenuhan RTH (ruang terbuka hijau) di DKI Jakarta ke daerah Puncak, Bogor,” kata Anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar di Cibinong, Bogor.
Ajakan kepada Pemkot Depok itu ia ucapkan saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang menyebutkan bahwa banjir di wilayahnya merupakan air kiriman dari Kabupaten Bogor.
Pria yang akrab disapa Gus Udin itu juga meminta ketegasan pemerintah pusat untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemkab Bogor dalam memenuhi kebutuhan 55 persen RTH di kawasan Puncak.
Pasalnya, hingga kini banyaknya pemegang hak guna usaha (HGU) lahan di kawasan Puncak yang melakukan komersialisasi untuk membangun hotel, villa dan restoran.
“Pada peringatan hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2021 kemarin, Bupati Ade Yasin minta agar komersialisasi HGU dihentikan. Ini domainnya pemerintah pusat,” kata Gus Udin.
Menurutnya, langkah ini penting karena komersialisasi HGU ini cukup signifikan dalam menyumbang kerusakan ekosistem alam di Kawasan Puncak Bogor.
Ia menyebutkan, seiring dengan penghentian komersialisasi lahan, langkah strategis berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana mengembangkan wisata berbasis alam (ekowisata) di wilayah hulu.
Gus Udin mengaku sudah berdiskusi dengan komunitas pelaku pariwisata bernama Puncak Ngahiji terkait arah pengembangan pariwisata kawasan Puncak. Menurutnya, pada pertemuan tersebut disepakati bahwa masyarakat Puncak sepakat membangun pariwisata selama tidak merusak alam.
“Makanya kita mengajak bupati-bupati dan kepala daerah di hilir agar mengikutsertakan Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan masalah banjir ini,” ungkapnya. (mam)
