KOTA BOGOR – Dengan ditutupnya masa sidang ketiga, tahun sidang 2022. DPRD Kota Bogor menggelar “coffee talk” dengan insan pers se-Kota Bogor. Acara ngopi bareng wartawan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, Ketua Komisi II, Edy Darmawansyah, Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, Rabu (14/9).
Acara bincang santai sembari ngopi ini digelar di Cafe Koloni yang berada di sekitaran Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Giat ini diharapkan dapat membangun komunikasi dan tali silaturrahim yang erat antara anggota dewan dengan insan pers di Kota Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, Atang mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh jurnalis yang telah menginformasikan berbagai program maupun kegiatan DPRD Kota Bogor, sekaligus program-program pembangunan di Kota Bogor.
“Terima kasih kepada seluruh sahabat baik dari media online, media cetak, maupun media elektronik yang telah membantu menyampaikan informasi program, kegiatan, dan kinerja DPRD Kota Bogor kepada publik, termasuk program-program pembangunan untuk masyarakat Kota Bogor, sehingga warga bisa mengakses program-program tersebut”, jelas Atang.
Dalam kesempatan tersebut, Atang juga menjelaskan beberapa fokus kerja DPRD Kota Bogor di tahun 2022 ini. Dirinya menyebutkan bahwa sampai Agustus, DPRD telah menetapkan enam Peraturan Daerah (Perda). Dari fungsi penganggaran, DPRD Kota Bogor memastikan adanya kenaikan anggaran lebih kurang sebanyak Rp500 miliar pada Perubahan APBD 2022 dan APBD 2023.
“Alhamdulillah pendapatan kita naik hampir setengah miliar, baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana transfer daerah. Apresiasi untuk Pemkot atas kenaikan PAD, meskipun tetap harus ada upaya yang lebih inovatif untuk beberapa pos PAD yang masih bisa digenjot kenaikannya. Semoga perekonomian yang sudah kembali normal ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat”, jelas Atang.
Untuk perubahan APBD 2022 sendiri, DPRD bersama Pemkot akan melakukan finalisasi raperda hingga akhir September 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, Atang menyebutkan bahwa DPRD akan mendorong kenaikan pendapatan bisa diarahkan untuk belanja yang urgent dan bermanfaat langsung kepada masyarakat.
“Hari ini warga menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga BBM. Kami minta agar postur perubahan APBD 2022 dapat mengantisipasi masalah tersebut. Baik dalam hal penganggaran yang fokus pada masyarakat menengah bawah, maupun realisasi program yang perlu menyerap produk lokal maupun tenaga kerja lokal”, tegas Atang.
Dalam suasana santai ngopi bareng dengan selera jenis kopi yang berbeda-beda tersebut, para Ketua Komisi juga ditanya tentang sejauh mana fokus kinerja masing-masing Komisi dan pengawasan yang telah dilakukan selama ini.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edy Darmawansyah menjelaskan bahwa selama tahun 2022 ini, selain masalah perekonomian dan stimulus peningkatan PAD, Komisi II banyak melakukan pengawasan terhadap permasalahan PKL.
“Selain masalah perekonomian dan PAD, Komisi II banyak melakukan mediasi permasalahan PKL. Mulai dari penataan PKL Pasar Kebon Kembang hingga aduan permasalahan PKL eks presiden teater, SMPN 19, Cifor, dan lain-lain. Kedepannya untuk penertiban PKL yang sangat banyak jumlahnya di Kota Bogor bisa terlaksana dengan kondusif. Kami juga mendorong disiapkan sentra PKL di masing-masing kecamatan. Sehingga ada win-win solution, kota bisa tertib, di lain pihak pendapatan masyarakat (PKL) tidak terganggu”, jelas Edy.
Pembangunan Infrastruktur Publik
Untuk masalah infrastruktur, Komisi II DPRD fokus mengawasi pembangunan proyek-proyek yang ada di Kota Bogor. Seperti, Masjid Agung, Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) di Bogor Utara dan Bogor Selatan, Perpusatakaan Daerah, dan RSUD Kota Bogor.
Anggota Komisi III, Zaenul Mutaqin mengatakan berdasarkan hasil sidak Komisi III, terdapat beberapa catatan untuk pembangunan mega proyek di Kota Bogor. Pertama, adalah perlu adanya penambahan jumlah pekerja untuk mempercepat proses pengerjaan.
Kedua, kualitas pengerjaan perlu menjadi perhatian oleh konsultan proyek yang ada. Agar, tidak ada kasus buruknya kualitas pengerjaan dan tidak sesuainya material yang digunakan. Kedua hal tersebut penting diperhatikan mengingat kondisi cuaca di Kota Bogor yang diguyur hujan hampir setiap hari, berdampak kepada terhambatnya proses pengerjaan maupun hasil kualitas proyek.
“Terakhir, kami juga meminta agar dinas-dinas bisa menjaga proses pengerjaan agar sesuai dengan batas waktu dan tidak mengalami keterlambatan,” ujar pria yang akrab ZM. (adv)
