Bogor – Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bogor, Hasan Basri sangat mengapresiasi acara Pekan Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Bogor yang menurutnya sangat luar biasa.
Pasalnya, acara ini memberikan ruang aspirasi untuk masyarakat yang termarjinalkan. Ia pun mengapresiasi berbagai fasilitas yang sudah diberikan Pemkot Bogor bagi penyandang disabilitas di Kota Bogor.
“Beberapa yang sudah terimplementasi diantaranya sudah ada sekolah inklusi untuk disabilitas, beberapa armada Biskita dan halte bus sudah ramah disabilitas, pemberian kursi roda dan alat bantu untuk difabel serta pemberian hadiah di ajang olahraga yang jumlahnya setara dengan non disabilitas,” katanya saat diskusi ‘Pemajuan HAM Untuk Anak, Perempuan dan Disabilitas’ di Halaman Gedung Bakorwil, Sabtu (10/12/2022).
Meski begitu, masih ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan namun belum terfasilitasi dan menjadi PR agar di tahun depan bisa terealisasi. Sebut saja kebutuhan guru pendamping inklusi bagi disabilitas serta gedung atau kantor rehabilitasi disabilitas.
Sebab, sampai hari ini di Kota Bogor belum memiliki panti disabilitas. Padahal panti atau rehabilitasi bagi disabilitas ini sangat urgen karena banyak disabilitas yang sudah tidak mempunyai orangtua menumpang tidur di sekretariat PPDI.
“Para disabilitas ini kalau orangtuanya sudah meninggal, tidak semua keluarga mau menerima atau merawat penyandang disabilitas. Jadi panti disabilitas sangat diperlukan. Semoga Kota Bogor bisa terus meningkatkan fasilitas bagi disabilitas di Kota Bogor,” harapnya.
Di tempat yang sama, Founder Yayasan Cinta Keluarga Indonesia, Yane Ardian mengatakan, hidup merupakan rangkaian dari ujian ke ujian. Menurutnya, belum menikah merupakan ujian, sudah menikah pun ujian, tidak punya anak ujian, mempunyai anak disabilitas juga ujian, punya anak non disabilitas juga ujian.
“Karena semuanya ujian dan tidak ada perbedaan, maka disinilah seharusnya bicara hak asasi manusia. Selama ini bicara HAM lebih kepada ‘terserah gue’ apalagi ketika melakukan pelanggaran dan ditegur malah bilang ‘terserah aku, ini hak asasi manusia,’ di ruang ini kita berdiskusi dan menambah wawasan tentang makna HAM,” kata Yane.
Ketua TP PKK Kota Bogor ini menjelaskan, ketika bicara kesetaraan gender yang mana selalu dihembuskan kalau perempuan harus setara dengan laki-laki. Ada baiknya di breakdown terlebih dahulu, karena semua ada ilmunya dan tidak bisa semata-mata bilang kesetaraan. Namun seringkali perempuan menuntut untuk sama dan setara dengan laki-laki, namun seringkali hanya ingin di bagian enaknya saja.
“Perempuan ingin setara dengan laki-laki, di satu sisi ada kodrat perempuan seperti menstruasi, melahirkan, menyusui dan seringkali meminta setara, tapi dalam praktek tertentu ada hal-hal yang secara kodrati tidak setara,” ujarnya
