CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan sejumlah catatan kepada Plt Bupati Bogor jelang habisnya masa jabatan kepala daerah di akhir 2023.
“Catatannya banyak, sebagai rekanan (mitra kerja) juga harus kita jalankan dengan baik, fungsi pengawasan. Catatan-catatan itu resmi bukan sekedar omongan bukan sekedar berbagai rekomendasi dan harus ditindaklanjuti,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, Selasa 9 Mei 2023.
Catatan tersebut salah satunya soal pelaksanaan dan realisasi APBD Kabupaten Bogor. Ia meminta realisasi APBD di 2023 bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Kalau kemarin cukup banyak (catatan) di 2022 terkait dengan persiapan, di 2023 supaya segera APBD yang memang sudah ditetapkan untuk segera dijalankan,” papar dia.
Selain itu, soal lelang proyek awal tahun menjadi catatan yang terus-menerus dilakukan pemerintah daerah. Pasalnya, Pemkab Bogor belum mampu melakukan lelang lebih awal.
“Sampai sekarang belum beres semuanya (lelang). Maka dari itu, kalau tidak sesuai antara kenyataan dengan apa yang dijadikan acuan, pasti kami akan berikan (catatan). Termasuk dengan yang lalu juga gitu,” tegasnya.
“Rekomendasi terakhir adalah 2022 diantaranya yakni blacklist semua pihak ketiga yang memang bermasalah. Mulai dari molor, tidak sesuai jadwal, eksekutornya kan tetap eksekutif,” papar dia
Hingga saat ini, kata dia, Pemkab Bogor masih belum maksimal merealisasikan lelang di awal-awal bulan pada tahun APBD.
“Sebagian (sudah dilelangkan), tapi kalau masih juga kita punya forum setelah LKPj ini. Kita tentu tidak akan sembarangan memberikan masukan. Semua itu resmi, tertulis dan ada bukti sehingga pertanggung jawaban kami sebagai fungsi pengawasan ini loh buktinya, kami turun dan ini catatannya,” papar dia.
“Ini bentuk rekomendasinya, kalau tidak di tindaklanjuti akan kita tegur lagi,” tegas Agus Salim.
