Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menyabet predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
Torehan prestasi WTP ketujuh kali secara berturut-turut sejak tahun 2016 ini berhasil dipertahankan Kota Bogor dengan nilai 81,24 persen.
Secara simbolis penyerahan buku LHP LKPD diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin didampingi Kepala Sub Auditorat Jabar III, Kriesthian Widyantoro di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (9/5/2023).
Wali Kota Bogor, Bima Arya menuturkan, 7 kali WTP dengan nilai tindaklanjut laporan tertinggi tentu capaian yang harus di syukuri, tetapi tetap dalam 60 hari ke depan ia akan mengkoordinasikan tindaklanjut untuk perbaikan sistem ke depan.”Walaupun sudah WTP perbaikan itu tidak boleh berhenti, terutama tentang penatausahaan aset,” tegasnya.
Bima Arya menyampaikan, yang membedakan penilaian tahun ini BPK jauh lebih detail dan jauh lebih memberikan atensi terhadap tahapan-tahapannya.
“Karena bagi kami semuanya tidak hanya sesuai dengan standar akutansi. Ini lebih bagi kami agar pagar-pagar pengaman kepala daerah karena ada masalah kultur, kebiasan dan sistem,” katanya.
Namun baginya WTP ini maknanya cukup dalam. Sebab, ini adalah pagar pengaman bagi semua agar setiap APBD, setiap rupiah betul-betul terasa manfaatnya oleh rakyat.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan, pada dasarnya ia merasa bersyukur dan bangga sebagai warga Bogor sekaligus wakil rakyat, Pemkot Bogor menorehkan prestasi 7 kali berturut-turut WTP.
“Mudah-mudahan ini adalah cerminan dari wali kota bersama dengan seluruh ASN memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” kata Jenal.
Namun dia mengingatkan agar WTP ini jangan menjadi tolak ukur utama ketika laporan akutansi keuangan sudah dilaporkan semua, justru menjadi pemacu agar lebih semangat lagi mempertahankan apa yang sudah dicapai.
“Jadi kalau peribahasanya jangan terhanyut dengan nilai WTP. WTP belum tentu tidak ada masalah, belum tentu tidak ada kesalahan administrasi dan masih banyak kekurangan, terutama masalah aset. Semua tadi 9 kota/kabupaten yang tadi dinilai, masalah aset menjadi hot issue dan variabel itu tidak hanya dari internal saja, dari eksternal pun berpengaruh. Pergantian kepala daerah pun berpengaruh, penelusurannya pun harus mendetail, termasuk sertifikasi aset, kita tidak bisa berdiri sendiri, butuh kerja sama stakeholder yang lain,” paparnya.
