KABUPATEN BOGOR – DPRD Kabupaten Bogor berharap pemerintah pusat mengalokasikan bantuan untuk melanjutkan penataan kawasan wisata puncak hingga melanjutkan pembangunan Jalur Puncak II.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi mengatakan, dua proyek tersebut sangat strategis untuk mengakselerasi pembangunan di Bogor Timur hingga mengoptimalkan sektor pariwisata kawasan puncak di Bogor Bagian Selatan itu.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat agar program penataan kawasan puncak bisa lebih maksimal,” ujar Wawan Hikal Kurdi, usai menemui Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Senin 15 Juli 2024.
Dihadapan Wapres, politisi yang karib disapa Wanhay juga meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR melengkapi fasilitas di Rest Area Gunung Mas. Dengan fasilitas yang lengkap, kata Wanhay, pengunjung akan menjadikan rest area bukan hanya sekedar untuk menepi untuk menghindari kemacetan melainkan menjadi destinasi wisata yang diminati.
“Kalau fasilitasnya lengkap pastinya para pedagang yang di relokasi bisa mendapat manfaat dan tak lagi berpikir untuk kembali ke pinggir jalan,” katanya.
Selain itu, dia juga meminta agar PT Perkebunan Nusantara I yang mengelola Agro Wisata Gunung Mas mengalihkan rute pulang pengunjung ke rest area.
“Karena PTPN merupakan BUMN jadi kami berharap pemerintah pusat mendorong penataan rute lalu lintas ke Agro Wisata Gunung Mas agar pulangnya pengunjung diarahkan ke Rest Area,” imbuh dia.
Wanhay juga menyampaikan Pemkab Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor saat ini sedang bersiap kawasan puncak dengan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) tahap 2 ke Rest Area Gunung Mas. Sementara untuk proses pembukaan jalur puncak II, DPRD juga akan mengalokasikan APBD untuk pengerjaan pengerasan. Wanhay berharap, ada kucuran APBN untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum di dua kawasan tersebut.
“Kami berharap dua kawasan ini menjadi proyek strategis nasional dan mendapat dukungan pembiayaan dari APBN,” kata dia.
Sementara itu, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyampaikan, Wapres mengapresiasi pembangunan jalur Puncak II yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Inpres Jalan Daerah atau IJD, bersama Pemkab Bogor dan TNI Angkatan Darat melalui Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Asmawa menargetkan pembukaan jalan di wilayah timur Kabupaten Bogor itu dapat selesai tahun ini.
“Penyelesaian diperkirakan di akhir tahun, syukur-syukur bisa dipercepat di bulan September, termasuk ada sekitar 2,4 kilometer yang baru pada perintisan, mudah-mudahan di APBD Perubahan ini bisa kita tuntaskan dengan pengerasan,” kata Asmawa.
Ia juga melaporkan perkembangan penataan kawasan wisata Puncak yang dilakukan Pemkab Bogor bersama sejumlah institusi lain sejak dua pekan terakhir setelah pemindahan pedagang kaki lima atau PKL ke Rest Area Gunung Mas.
“Termasuk dengan kebutuhan serta rencana pengembangan ke depan,” ujarnya.
Asmawa juga menyampaikan rencana relokasi pedagang tahap dua yang saat ini sedang dalam proses administrasi berupa teguran tertulis kepada para PKL.
Karena, kata dia, masih ada sebanyak 194 PKL yang akan dipindah ke rest area dengan cara penertiban lapak-lapaknya di sepanjang jalur Puncak.
Asmawa memimpin langsung penertiban PKL tahap pertama di Kawasan Puncak pada Senin (24/6), meski mendapat penolakan dari sebagian pedagang.
Pada penertiban lapak pedagang ini, Pemerintah Kabupaten Bogor meratakan 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri dari 185 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.
Ia memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di Kawasan Wisata akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.
Pembangunan rest area di lahan seluas 7 hektar milik PT Perkebunan Nusantara I ini telah dilakukan sejak tahun 2020-2021.
Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering. (*)
