Kota Bogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, hadir sebagai narasumber dalam Podcast Relasi yang digelar di B Universe PIK, Jumat (13/2/2026).
Dalam perbincangan tersebut, ia memaparkan berbagai fokus utama pada tahun pertama kepemimpinannya, mulai dari efisiensi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, hingga pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi melalui penyegaran organisasi, serta penataan sistem transportasi perkotaan.
Pada kesempatan tersebut, Dedie Rachim ditanya mengenai fokus kerja pada tahun pertama kepemimpinannya yang diawali dengan mengikuti retreat di Magelang.
Dedie Rachim menyadari bahwa pada awal dilantik sebagai Wali Kota Bogor, waktu yang dimiliki relatif sempit, karena harus mengikuti berbagai kegiatan. Di tengah aktivitas tersebut, ia juga langsung mengimplementasikan Instruksi Presiden terkait efisiensi.
“Dari situ kami perlu menyelaraskan antara visi dan misi dengan RPJPD dan RPJMD Kota Bogor serta RPJMN, di mana Presiden telah mencanangkan melalui Asta Cita beberapa program yang perlu diakselerasi dan sudah kami implementasikan di Kota Bogor,” ujarnya.
Karena itu, pendekatan awal yang dilakukan adalah mengikuti rangkaian proses Asta Cita hingga implementasinya dapat terlaksana di Kota Bogor.
“Selain itu, kami juga memiliki prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur. Yang paling utama adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan pusat dan daerah,” ucap Dedie Rachim.
Menjelang satu tahun memimpin Kota Bogor, Dedie Rachim bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin melakukan perombakan sebanyak 245 pejabat, termasuk melantik guru dan kepala sekolah.
Hal tersebut dilakukan karena dalam sebuah organisasi besar diperlukan proses penyegaran.
“Terutama bagi mereka yang sudah lama berada di posisi jabatan tertentu. Tour of duty berupa promosi dan rotasi adalah hal yang lumrah di setiap organisasi, apalagi di pemerintahan daerah. Kami melakukan ini berdasarkan kompetensi dan kapabilitas, serta mempertimbangkan integritas dan kemampuan mereka untuk membantu kepala daerah mewujudkan visi dan misi,” tuturnya.
Ke depan, terdapat beberapa target yang ingin dicapai, di antaranya penyelesaian akses jalur Bogor Selatan yang menghubungkan empat kelurahan yang sebelumnya terdampak longsor.
Saat ini, solusi dilakukan melalui pembebasan lahan dan pembangunan trase baru.
Selanjutnya, dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang pembatasan usia teknis angkutan perkotaan maksimal 20 tahun, Pemerintah Kota Bogor akan mengoptimalkan penerapan perda tersebut agar rasio jumlah dan sebaran angkutan kota lebih realistis.
“Ini merupakan upaya untuk mengurangi potensi kemacetan yang selama ini diakibatkan oleh kelebihan jumlah angkot. Selama ini suplai dan demand tidak seimbang, sehingga diperlukan langkah-langkah teknis,” ujarnya.
Selain itu, terdapat beberapa isu nasional yang juga berdampak ke daerah, seperti BPJS PBI.
“Kami ingin BPJS PBI atau program bantuan sosial benar-benar sesuai dengan profil data yang akurat. Penerima harus tepat sasaran, tidak boleh yang mampu menerima dan yang tidak mampu justru tidak menerima. Kami terus melakukan kroscek di lapangan untuk memastikan data valid dan dapat diimplementasikan dengan baik,” katanya.
