Berdasarkan data yang dihimpun BPBD Kabupaten Bogor, sejak Bupati Bogor Iwan Setiawan menginstruksikan jajarannya untuk terus mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan, hingga saat ini distribusi air bersih yang dilakukan pada periode 3 Mei – 7 November 2023, jumlah air bersih yang telah disalurkan masyarakat sebanyak 5.568.000 liter.
Jutaan liter air bersih tersebut didistribusikan ke 226 desa di 38 kecamatan yang terdampak kekeringan dengan jumlah KK mencapai 154.303 atau 530.492 jiwa.
“Meski hujan mulai turun, saya sudah meminta petugas di lapangan untuk terus mendistribusikan air bersih karena hujannya belum merata. Jadi hingga saat ini petugas masih standby memenuhi kebutuhan air bersih warga,” ujar Iwan Setiawan, Kamis 11 September 2023.
Menurut Iwan Setiawan, distribusi air bersih menjadi salah satu langkah penanganan dampak kekeringan yang melibatkan berbagai elemen. Seluruh jajaran Pemkab Bogor dikerahkan hingga melibatkan TNI, Polri, PMI, dan pihak swasta untuk membantu warga yang membutuhkan air bersih.
Tak hanya itu, sejak awal ia juga telah memerintahkan kepala Perangkat Daerah (PD) hingga Camat untuk gerak cepat bersinergi dengan berbagai pihak dalam mengatasi kekeringan. Bahkan, Pemkab Bogor juga mendistribusikan toren air ke wilayah yang terdampak kekeringan ekstrem sebagai penampungan air.
“Jadi semua potensi yang ada kita kerahkan sejak awal. Dalam berbagai kesempatan juga saya selalu sampaikan ke camat dan kepala desa agar merespon cepat laporan kebutuhan air bersih dari masyarakat. Intinya kita ingin penanganan dampak kekeringan ini berjalan maksimal,” tegas Iwan Setiawan.
Keluarkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran HutanBupati Bogor Iwan Setiawan juga langsung menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan lewat Surat Edaran Nomor: 300.2/11/SE -SDB/BPBD tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Bogor tertanggal 1 Agustus 2023.
Iwan Setiawan menjelaskan, penetapan status siaga darurat ini penting dikeluarkan karena melihat potensi kekeringan yang terus meluas. Penetapan status ini juga menindaklanjuti analisis data yang dilakukan Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) serta mempertimbangkan kondisi yang ada.
Dengan status ini, Iwan Setiawan ingin penanganan dampak kekeringan dilakukan secara cepat dan tepat dengan dukungan SDM dan anggaran yang memadai.
“Status ini kita keluarkan agar dilakukan upaya penanganan siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan Iahan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu dengan mengerahkan potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang tersedia, sehingga mampu meminimalisir dampak bencana,” terang Iwan Setiawan. (adv)
